Permenpan RB No 20 Tahun 2016 Tentang Jenjang Jabatan Fungsional - Dengan pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, nomenklatur jenjang jabatan fungsional kategori keterampilan dan keahlian telah berubah, bahwa beberapa jabatan fungsional yang telah ditetapkan sudah menggunakan nomenklatur jabatan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan RB) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Permenpan RB) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional.
Menurut Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2016 ini :
Jabatan Fungsional, terdiri atas: a. Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan; dan b. Jabatan Fungsional Kategori Keahlian. Bunyi Pasal 1 Ayat (1).
Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Pemula/Pelaksana Pemula; b. Terampil/Pelaksana; c. Mahir/Pelaksana Lanjutan; dan d. Penyelia. Bunyi Pasal 1 Ayat (2).
Sementara Pasal 1 Ayat (3) menyatakan, Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Ahli Pertama/Pertama; b. Ahli Muda/Muda; c. Ahli Madya/Madya; dan d. Ahli Utama/Utama.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua jenjang jabatan fungsional yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) dibaca dan dimaknai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Demikian bunyi Pasal 2 Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2016.
Dan Pasal 3 Ayat (1 dan 2) menyatakan, Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua petunjuk teknis dan peraturan pelaksanaan mengenai Jabatan Fungsional dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang mengatur tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan menteri ini mulai berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang mengatur tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 4 Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2016.
Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2016 ditetapkan Menpan RB Asman Abnur pada tanggal 28 Oktober 2016, dan diundangkan oleh Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana pada tanggal 2 November 2016.
Unduh Permenpan RB No 20 Tahun 2016 Tentang Jenjang Jabatan Fungsional di sini atau di sini.
